Baru-baru ini, warganet heboh dengan situs website bernama SIPEPEK yang baru saja dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. SIPEPEK sendiri merupakan singkatan dari Sistem Informasi Administrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Dilansir dari website DISKOMINFO Kabupaten Cirebon, SIPEPEK merupakan sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon. Penggunaan nama SIPEPEK diklaim sebagai wujud kecintaan terhadap Bahasa daerah. Masih dari website yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitirani MM mengatakan bahwa dirinya terbuka dengan kritik dan saran dari seluruh masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan. Jadi, boleh dong kita mengkritik penggunaan nama SIPEPEK ini?

Meskipun disebutkan bahwa dalam Bahasa Cirebon, SIPEPEK berarti ‘lengkap’, namun tidak bisa dipungkiri bahwa secara luas, terutama di media sosial, kata ini memiliki pelafalan dan makna yang berbeda, salah-satunya merujuk pada organ kewanitaan. Memang benar bahwa website ini ditujukan untuk warga Cirebon dan menggunakan bahasa lokal yang dikenal masyarakat Cirebon dapat memudahkan pengingatannya namun, alangkah baiknya jika pemerintah mempertimbangkan potensi timbulnya makna lain dari penggunaan kata SIPEPEK ini. Sebaiknya pemerintah mengganti nama website ini dengan kata lain yang masih mencerminkan kecintaan terhadap Bahasa Cirebon namun lebih aman sehingga tidak menimbulkan adanya intrepretasi lain yang dapat menjadi masalah dikemudian hari. Terlebih, masyarakat luas telah memberi masukan mengenai penggunaan nama SIPEPEK ini.

Salah-satu yang mengkritik penggunaan nama SIPEPEK untuk website layanan pemerintah ini adalah Komnas Perempuan. Dilansir dari Kompas, Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mendesak agar pemerintah mengganti nama aplikasi yang bernuansa seksisme, termasuk didalamnya adalah akronim SIPEPEK dari Pemkab Cirebon ini. Komnas Perempuan secara tegas meminta pemerintah daerah untuk melakukan perubahan. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk menjelaskan cara pelafalan dan arti kata tersebut dalam bahasa daerah di website atau aplikasinya.

Sebenarnya, ada banyak akronim-akronim nyeleneh, bernuansa seksisme, bahkan berkonotasi seksual dari program pemerintah yang selama ini luput dari perhatian masyarakat. Akronim-akronim tersebut diantaranya:

  • 1.  SISKA KU INTIP (Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma)
  • 2.     SIMONTOK (Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan Pokok)
  • 3.     SISEMOK (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan)
  • 4.     SIPEDO (Sistem Pelatihan Berbasis Database Online)
  • 5.     JEBOL YA MAS (Jemput Bola Layani Masyarakat)
  • 6.     SINTA SEKSI (Sistem Informasi Tugas Akhir, Seminar, Kerja Praktek, dan Publikasi)

Sebagai perempuan, kita tentu tahu bahwa kata-kata seperti “montok”, “jebol”, “seksi” adalah kata-kata yang seringkali digunakan pelaku cat calling atau pelecehan verbal terhadap perempuan. Pelaku biasanya menggunakan kata-kata itu sebagai bentuk lelucon. Tentunya ini adalah tindakan seksisme yang membuat perempuan merasa tidak nyaman pada saat berada di ruang publik. Ketika program pemerintah justru menggunakan perkataan yang sama, pemerintah justru seolah-olah menormalisasikan budaya kekerasan berbasis gender di masyarakat. Mengingat tujuan pembuatan program-program diatas adalah untuk kesejahteraan sosial, maka pemerintah kiranya perlu untuk memperhatikan aspek-aspek sosial termasuk kepekaan terhadap kesetaraan gender dalam pembuatan nama aplikasi agar tidak bernuansa seksisme.

Terlepas dari apa sebenarnya maksud instansi pemerintahan terkait dalam menggunakan kata-kata nyeleneh tersebut, perlu ditekankan bahwa seksisme adalah permasalahan yang serius dan bukan lelucon belaka. Seksisme adalah cikal bakal dari berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan. Seksisme dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, salah-satunya adalah melalui lelucon-lelucon yang menjadikan bagian tubuh atau bentuk tubuh tertentu dari perempuan sebagai objek humor yang bernuansa seksual.

Seksisme sebenarnya muncul dari kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Karenanya, perjuangan melawan seksisme bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Jangan sampai humor atau candaan mengenai seksisme menjadi sesuatu yang dinormalisasi dan diterima begitu saja. Sebagai masyarakat yang berbudi pekerti, kita harus melek terhadap isu-isu seksisme dan berani menentang praktik-praktik yang merendahkan perempuan. Edukasi mengenai seksisme perlu ditingkatkan agar setiap individu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menghormati satu sama lain tanpa memandang jenis kelamin. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang, aman, nyaman, dan setara.

Referensi: 

1. Mengenal SIPEPEK, Aplikasi Layanan bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cirebon. Diakses dari https://diskominfo.cirebonkab.go.id/mengenal-sipepek-aplikasi-layanan-bagi-masyarakat-kurang-mampu-di-kabupaten-cirebon pada 13 Juli 2024.

2. Darmawan, Aditya Priyatna, dan Ahmad Naufal Dzulfaroh. Komnas Perempuan Desak Pemda Ganti Nama Aplikasi Bernuansa Seksisme. Diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/11/211500765/komnas-perempuan-desak-pemda-ganti-nama-aplikasi-bernuansa-seksisme#google_vignette pada 13 Juli 2024.

3. Rifqah. 11 Program Pemerintah Viral karena Punya Nama Nyeleneh, dari Simontok, Sipepek, hingga Sisemok. Diakses dari https://www.tribunnews.com/nasional/2024/07/11/11-program-pemerintah-viral-karena-punya-nama-nyeleneh-dari-simontok-sipepek-hingga-sisemok pada 13 Juli 2024.